Blora (17/02) – Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala KUA dan perwakilan KUA Kecamatan se-Kabupaten Blora.
Menurut Kasi Bimas Islam, H. Kholid kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.
Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa goals dari kegiatan ini adalah setiap KUA di Kabupaten Blora dapat aktif melakukan pelayanan dan publikasi informasi secara online melalui media sosial maupun blog.
“Kami berharap nanti KUA bisa membuat flyer sebagai media dakwah atau berbagi informasi seputar pelayanan KUA. Saya berharap seminggu dari kegiatan hari ini harus sudah ada hasilnya,” kata Kholid
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora (Kakankemenag) M. Kafit mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora.
“Dengan kegiatan ini kami berharap tidak lain bisa membawa KUA untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Sesuai dengan program prioritas Kemenag yaitu Revitalisasi KUA maka kita akan selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan layanan masyarakat di KUA,” ucap Kakankemenag
M. Kafit juga menegaskan kepada Kepala KUA untuk berhati-hati dan cermat dalam mengelola anggaran operasional KUA atau BOP.
“Dengan adanya BOP kita jangan sampai main-main terkait BOP. Karena dengan bantuan operasional benar-benar kita gunakan dengan perencanaan atau program kegiatan yang tepat dan sesuai kebutuhan KUA. Semua harus tercover,” terangnya.
Kakankemenag menyampaikan terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA. “Tujuan strategis pertama yaitu, untuk meningkatkan kualitas umat beragama, kedua untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan,” ujarnya
Tujuan strategis ketiga, lanjut M. Kafit, untuk memperkuat program dan layanan keagamaan. Dan tujuan strategis keempat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.
“Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan, transformasi digital. Dan sekarang adalah eranya digitalisasi semua kegiatan serba aplikasi oleh karena itu KUA harus bisa mengikuti,” tandas M. Kafit
Adapun Kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora yang digelar di RM Mr. Green tersebut bertindak sebagai narasumber Kakankemenag M. Kafit, S.Ag., M.Pd, Kasi Bimas Islam Kholid S.Ag dengan materi Penguatan Kelembagaan KUA Tahun 2023, dan Humas Kemenag Blora Nike Nurjannah S.Sos menyampaikan materi tentang Membangun Brand Instansi Membangun Kepercayaan serta pelatihan membuat flyer, media sosial dan blog. (humas)
Blora – “Sekarang sudah tidak jamannya santri masih Gudiken” ujar M. Kafit saat membuka kegiatan Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Pesantren, Kamis (16/02).
Scabies atau gatal-gatal atau yang lebih dikenal dengan gudik menjadi penyakit yang paling banyak diderita oleh santri pondok pesantren (ponpes).
“Kalau dengar kata pondok pasti tidak jauh dengan Gudik atau Gudiken, nah itu pasti kita tidak asing dan pernah mengalami bagi yang mondok. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang ditemui karena sumber air juga sudah banyak, banyak pondok juga sudah perhatian dengan kesehatan lingkungan pondok,” terang Kakankemenag
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan faktor utama penentu status kesehatan masyarakat pesantren (pimpinan pesantren, ustadz/ustadzah, santri, pegawai lainnya di pesantren).
Menurutnya, dengan diadakannya kegiatan PHBS ini oleh Seksi PD Pontren Kemenag Blora, M. Kafit berharap para pimpinan pondok memiliki perhatian khusus kepada lingkungan pondok pesantren agar selalu menjaga kebersihan.
Dalam kesempatan tersebut M. Kafit yang didampingi oleh Kasi PD Pontren H. Immawan Eko Fakhruddin juga memberikan arahan kepada pimpinan ponpes se-Kabupaten Blora terkait kebijakan pemerintah tentang kemandirian pesantren.
“Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dengan eksistensi zaman tetap eksis dan semakin berkembang. Di Kabupaten Blora sendiri jumlah pondok pesantren yang aktif di EMIS ada 94 pondok,” ucap M. Kafit.
Pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang tertua, unik dan terus berkembang. Kedudukan pesantren sejak dulu tidak hanya sekedar sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan (pendidikan keagamaan), namun juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan (local community organization) yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.
Harapnya, dengan perkembangan zaman Pondok Pesantren di Kabupaten Blora bisa maju dan tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan tetapi juga kemandirian ekonomi pesantren.
“Kemandirian pesantren menjadi prioritas Kemenag RI sekaligus menjadi peta jalan kemandirian ekonomi yang dicanangkan oleh Wakil Presiden sejak tahun 2021,” kata Kakankemenag.
Ia juga menyampaikan gambaran bisnis yang dikelola oleh beberapa pesantren di Kabupaten lain sehingga dapat menjadi pandangan bagi ponpes di Blora.
Kegiatan PHBS ini dilaksanakan di Saung Mekar Sari, Blora dengan mendatangkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Dr. Dias Pusporini dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Blora Dra. Indah Purwoningsih MSI. (nn)
Blora – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf melaksanakan Sosialisasi Asistensi Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) yang dilaksanakan di RM Saung Mekar Sari, Rabu (16/02).
Penyelenggara Zakat Wakaf Siti Nur’aini menuturkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan dan membekali para peserta dalam pengoperasian aplikasi digital pembuatan Akta Ikrar Wakaf (e-AIW). Adapun kegiatan ini diikuti oleh penyuluh dan operator SIWAK kecamatan se-Kabupaten Blora.
“Kegiatan asistensi e-AIW sangat perlu dilakukan untuk mempermudah proses Akta Ikrar Wakaf. Melalui aplikasi e-AIW kita bisa melakukan pendaftaran secara online dengan mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga dokumen tercatat secara digital,” jelas Nur’aini.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora M. Kafit dan narasumber Attan Avaron dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
Kakankemenag, “nanti ketika ada masyarakat yang berniat untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah baik harta bergerak, tidak bergerak dan harta bergerak berupa uang, siapa yang akan mewakafkan hartanya misal perorangan atau suatu badan maka mereka sudah memahami prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan,” kata M. Kafit
“saya berharap setelah dilaksanakannya asistensi pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf, perlu ditindaklanjuti oleh kantor urusan agama utamanya para penyuluh untuk memberikan sosialisasi terkait e-AIW kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kegiatan asistensi ini, peserta diharuskan untuk membuat dua akun, dimana satu akun yang dibuat untuk Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW), dan satu akun lagi yang dikelola operator untuk wakif/nadzir yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan perangkat digital.
e-AIW merupakan penyempurnaan dari aplikasi SIWAK. Melalui aplikasi ini, penerima layanan bisa melakukan pendaftaran secara online dengan cara mengupload langsung dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga semua dokumen terdokumentasikan secara digital lengkap dengan foto kegiatan dan lokasi tanah wakaf, posisi longitude dan latitudenya. (nn)
Blora – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora M. Kafit didampingi Ketua Pokjawas PAI Abdul Jalil membuka dan memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Pencairan TPG Guru PAI PNS bertempat di Gedung PLHUT Kemenag Blora, Selasa (14/02).
Rapat persiapan diikuti oleh guru PAI dari SD, SMP, SMA dan admin SIAGA EMIS se-Kabupaten Blora. Tujuannya adalah untuk persiapan proses pencairan TPG, dimana secara teknis persyaratan harus disiapkan sedini mungkin. Sehingga pada saat proses pencairan tiba, mereka tinggal mengumpulkan berkasnya.
Kakankemenag dalam arahannya terhadap guru PAI menyampaikan selamat kepada guru PAI yang telah lulus PPG dan akan mendapatkan pencairan TPG ini.
Guru Agama sambung M. Kafit merupakan guru yang memiliki peranan penting di sekolah. Pendidikan agama siswa seperti kemampuan baca Al-Quran, sholat, pendidikan karakter dan ibadah lainnya merupakan tanggung jawab guru PAI.
Terkait dengan TPG Guru PAI, M. Kafit meminta guru PAI tertib administrasi. “Bagi yang sudah diusulkan dan menjadi penerima TPG, agar segera melengkapi persyaratan administrasinya karena jika terlambat hal ini juga akan menghambat pencairan TPG,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, M. Kafit menyampaikan tentang target serapan anggaran tahun 2023 diharapkan Seksi PAI pada bulan Juli 2023 sudah mencapai serapan anggaran 70%.
“Oleh karena itu dalam pencairan ini mestinya kami juga ada target dari Kemenag pusat bahwa di bulan Juli anggaran harus sampai tujuh puluh persen. Kegiatan-kegiatan yang ada di PAIS tolong segera dieksekusi dalam pelaksanaan anggaran dan perencanaan,” kata Kakankemenag.
Di hadapan 60 peserta tersebut, M.Kafit menegaskan bahwa terkait dengan pencairan TPG, M.Kafit mengatakan tidak ada pungli di Kemenag Blora.
“Jika ada pungli, maka akan kami proses. Jika ada aduan maka perlu dibuktikan dan dilaporkan,” tegasnya. (nn)
Blora – Tingginya angka perceraian di Kabupaten Blora mendasari Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora getol memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin (catin) untuk menekan angka perceraian dan memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin.
Pada hari Kamis (09/02/2023) M. Kafit Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora membimbing langsung catin angkatan kedua di Kecamatan Jepon dan angkatan kelima di Kecamatan Banjarejo.
Dalam kesempatan tersebut Kakankemenag didampingi Kasi Bimas Islam H. Kholid beserta Kepala KUA Kec. Jepon Suryani Kamali, Kepala KUA Kec. Banjarejo Lasno, dan para narasumber Nunuk Inayatul Ulya Ketua Pokjaluh Blora, Sri Purnomowati Ketua PC LKKNU Blora, Samsudin Kepala KUA Kec. Ngawen dan Ngaripin Kepala KUA Kec. Tunjungan.
M. Kafit mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada para catin yang akan melangsungkan pernikahan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga nantinya dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
Selanjutnya M. Kafit menjelaskan tentang bagaimana membangun ketahanan rumah tangga yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
“Ada dinamika dalam perkawinan. Dinamika perkawinan banyak sekali dalam hidup rumah tangga kalau tidak saling tau atau kalau tidak saling mengerti akan menyebabkan hal sepele menjadi hal yang besar. Disinilah letak kesalingan antar pasangan sangat diperlukan,” ujar M. Kafit.
Ia juga menjelaskan peran gender dan kesalingan relasi dalam rumah tangga. Menurutnya, suami istri harus bekerjasama baik di ranah publik maupun domestik.
“Kebutuhan keluarga itu saling mengisi. Suami istri saling bekerjasama. Misal masak nyuci itu bukan tugas istri saja, kalau istri repot ya suami bisa membantu masak nyuci harus saling bekerjasama,” kata Kakankemenag.
Lebih lanjut Kakankemenag juga menyoroti bahwa terjadinya perceraian yang marak itu salah satunya karena belum siapnya calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan, sehingga di kehidupan rumah tangganya belum memiliki pengetahuan yang cukup.
“Jadi ya, nanti tolong dipraktikkan di keluarga masing-masing ilmu yang sudah didapat dua hari ini,” harapnya.
Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Jepon dan Banjarejo diikuti oleh 30 pasang calon pengantin. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama dua hari dan wajib diikuti oleh calon pengantin. (nn)
Rabu (8/2/2023) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora pimpin kegiatan rapat percepatan penyarapan anggaran tahun 2023 yang bertempat di Gedung PLHUT Kemenag Blora lantai 2.
Di hadapan M. Kafit, para Kepala Seksi dan Garazawa, Kepala Madrasah, Bendahara dan Perencana menyampaikan update realisasi serapan anggaran dan rencana program kerja masing-masing seksi yang akan dilaksanakan di semester pertama ini.
Setelah mendengarkan laporan dari masing-masing bidang tersebut, Kakankemenag meminta setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan perencanaan yang baik dengan dukungan bersama.
“Sesuai dengan instruksi Menteri Agama dalam Rakornas kemarin, sampai bulan Juli serapan anggaran harus mencapai 70%, maka harus kita tindak lanjuti segera,” kata M. Kafit.
Ia juga menyampaikan bahwa serapan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora bulan Januari 2023 menduduki peringkat ke 33 dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah. Untuk itu, M. Kafit mengajak seluruh satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora bergerak cepat merealisasikan program kerja.
“Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menindaklanjuti arahan Menteri Agama maupun Kakanwil dengan memenuhi target tersebut,” ujar Kakankemenag.
Lanjutnya, ia meminta semua satker tidak hanya sekedar membuat program kerja akan tetapi membuat perencanaan program kerja yang baik sehingga outputnya berkualitas.
“Nanti di bulan Februari ini apa yang bisa kita laksanakan bisa kita kerjakan, maka bapak ibu membuat perencanaan yang bisa kita eksekusi dengan baik. Sebentar lagi juga akan mendekati bulan Ramadhan maka perlu diplanning dengan baik programnya,” ucap Kafit.
Selain itu, M. Kafit menyoroti tentang Zona Integritas menuju Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora yang bebas dari Gratifikasi.
“Bapak Ibu Kasi, Pengelola jangan sampai terjadi gratifikasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Jangan sampai ada gratifikasi atau pungli dalam pelayanan kepada masyarakat terkait Nikah dan Rujuk, pelayanan Haji, Pelayanan Kepegawaian dan lainnya,” tegasnya.
Di penghujung acara, M. Kafit menyimak dan mengapresiasi MIN Blora yang menempati posisi paling unggul di angka 24,4% dalam penyerapan anggaran dan mengingatkan realisasi terendah berada pada angka 5% pada seksi Haji untuk segera melaksanakan serapan anggaran.
Melalui rapat ini Kakankemenag menjaga kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran, agar tetap berjalan on track. Sekaligus menghindari penumpukan program dan kegiatan yang cenderung dikebut pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran. (nn)
Blora – Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Awal Tahun 2023 bersama dengan Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung PLHUT Kemenag Blora pada Kamis (02/02/2023) dihadiri pula oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora H. M. Kafit, Kasi Pendma H. Mustaqim beserta staf.
Kakankemenag dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa di era transformasi digital madrasah perlu dan wajib mengikuti program-program yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.
“Contohnya saja saat ini kita sudah menggunakan peralatan digital secara daring dan luring, untuk itu sejalan dengan transformasi digital maka kita tidak boleh ketinggalan dan harus bisa menguasai,” ujar Kakankemenag.
Sejalan dengan transformasi digital, M. Kafit menyampaikan bahwa presensi kehadiran ASN Kemenag mulai 1 Februari 2023 harus dilakukan melalui aplikasi Pusaka.
“Sesuai arahan dari pusat, per mulai satu Februari kemarin ASN Kemenag diwajibkan untuk melakukan absen datang dan pulang menggunakan aplikasi Pusaka. Selain absen juga mengisi LCKH melalui Pusaka,” terangnya.
Lebih lanjut M. Kafit menyampaikan bahwa sebanyak 22 Madrasah mendapat Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) di tahun 2022. Adapun di tahun 2023, M. Kafit berharap madrasah di Kabupaten Blora semakin banyak yang mendapatkan kesempatan tersebut.
“Adapun untuk Kepala Madrasah, sesuai dengan administratif yang diakui 24 jam di Simpatika, diharapkan berusaha maksimal dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini.” Juknis sudah ada, bisa segera dimulai PPDBnya,” ucap M.Kafit.
Madrasah sudah mendapat kepercayaan masyarakat hal ini terlihat dari antusiasme dari masyarakat untuk belajar di madrasah. Jika dilihat dari perspektif sosial, teknologi dan akhlak semua ada di madrasah.
“Salah satu daya tarik PPDB Madrasah dengan menunjukkan prestasi kepada masyarakat. Dengan prestasi yang dicapai maka semakin menarik orang tua untuk mendaftarkan anaknya di madrasah,” pesan Kakankemenag.
Di penghujung sambutannya, M. Kafit juga menyampaikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Menurutnya IKM merupakan kelanjutan dari kurikulum 13, kurikulum darurat, kurikulum prototype untuk mensikapi learning loss saat pandemi covid19.
“Tahun 2023 ini diharapkan semua madrasah untuk mengikuti IKM sehingga tahun 2024 dari RA sampai MA sudah melaksanakan IKM semua,” harap Kakankemenag. (nn)
Jakarta (Kemenag) — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron mengatakan bahwa Kementerian Agama telah menjalankan hampir semua rekomendasi perbaikan tata kelola perhajian. Masih ada satu rekomendasi yang belum selesai dilakukan, dan itu berkenaan harmonisasi Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dengan Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Hal ini disampaikan Nurul Ghufron saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di kantor KPK. Hadir juga Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ikut mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif dan Irjen Kemenag Feisal AH.
Sembilan rekomendasi KPK tersebut adalah disharmoni UU PIHU dan BPKH, penetapan BPIH yang berkeadilan, batasan yang jelas antara komponen direct dan indirect cost, batasan pendanaan tupoksi Ditjen PHU yang bersumber dari APBN dan indirect cost, seleksi petugas haji yang lebih optimal dan transparan, pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip, penetapan embarkasi dan kloter yang lebih optimal, kelengkapan aturan pelaksanaan UU PIHU, serta penyesuaian struktur organisasi Ditjen PHU berdasarkan UU PIHU.
Sebagai bentuk pengawasan, KPK melakukan pengawasan atas rencana aksi implementasi sembilan rekomendasi tersebut pada rentang 2020 – 2022. Hasilnya, delapan rekomendasi sudah dilaksanakan.
“Yang tersisa dari sembilan rekomendasi KPK itu, tinggal harmonisasi peraturan pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji. Itu memang bukan tanggung jawab dan dibebankan hanya kepada pemerintah. Karena ini menyangkut undang-undang, maka harus dengan DPR. Itu yang tersisa,” terang Nurul Gufron di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Terkait rekomendasi rekrutmen petugas haji misalnya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sudah menyusun analisis beban kerja untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Ditjen PHU juga sudah menyusun pedoman seleksi TPHD serta Juknis dan Pedoman Rekrutmen PPIH.
“Kita sudah memberikan rekomendasi agar Ditjen PHU memberikan kepastian petugas pusat maupun daerah, itu kriterianya jelas, baik petugas ibadah, non ibadah, kesehatan, dan lainnya. Itu sudah ada peraturannya. Ketika sudah ada peraturannya, maka kemudian seleksinya harus didasarkan pada peraturan itu,” jelas Gufron.
Contoh tidak lanjut lainnya yang dilakukan Kemenag berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Sesuai rekomendasi KPK, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah menyiapkan aplikasi pengadaan barang dan jasa dengan Sepakat. Melalui aplikasi ini, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilihat agar lebih transparan.
Terkait harmonisasi dua regulasi juga disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dia berharap, Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat segera melakukan harmonisasi UU No 34 tahun 2014 dan UU No 8 tahun 2019. Menurutnya, harmonisasi dua undang-undang tersebut penting agar ada kejelasan dalam tata kelola, baik dari aspek keuangan maupun penyelenggaraaan haji.
“Dua UU ini perlu diharmonisasi supaya ke depan, siapa pun menterinya, kepala BPKH nya, sudah jelas skema yang diusulkan terkait biaya haji, 70:30 misalnya. Kalau ada angka yang disebut, begini mekanismenya, (maka) buat BPKH jelas, buat Kemenag jelas, buat jemaah lebih jelas lagi,” tutur Pahala Nainggolan.
“Sekarang naskah akademiknya sudah sampai dan kita akan lihat terus sampai mana selesainya. Ini menjadi panduan yang secara fundamental untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Siapa pun menterinya, siapa pun BPKH nya, jemaah bisa melihat secara jelas seperti apa,” sambungnya.
Menag Yaqut Cholil Qoumas berkomitmen untuk segera menyelesaikan satu rekomendasi KPK yang masih tersisa, yaitu harmonisasi dua regulasi. Menag minta jajarannya segera berkoordinasi dengan BPKH agar harmonisasi dua regulasi itu bisa segera dilakukan.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah naskah akademiknya. Saya minta agar itu bisa segera disusun dan diselesaikan sehingga satu rekomendasi yang tersisa dari KPK ini bisa segera dilaksanakan,” tandas Menag.
Blora – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, H. M. Kafit, S.Ag., M.Pd membuka kegiatan Pelatihan Teknis ASN. Kegiatan ini digelar oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang yang bertempat di MTs Ma’arif, Selasa (24/01/2023). Adapun peserta diklat terdiri dari Kepala Seksi, Kepala KUA, Kepala Madrasah, dan Perencana.
Dalam sambutannya Kepala Kankemenag Kabupaten Blora M. kafit sekaligus membuka kegiatan, menyampaikan bahwa sesuai program Menag serapan anggaran sampai bulan Juli yang akan datang harus mencapai 70%.
“Maka perlu penguatan kompetensi SDM, karena penguatan kompetensi merupakan kebutuhan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa terkait dengan tujuh program prioritas Menteri Agama yaitu Moderasi Beragama, M. Kafit menyoroti bahwa di Kabupaten Blora cukup toleran dan kondusif.
“Terkait moderasi beragama, di Kabupaten Blora masyarakatnya tidak ada yang radikal. Misalnya saja ada masyarakat Samin, alhamdulillah bisa hidup berdampingan,” tandasnya.
Lanjutnya, M. Kafit menjelaskan bahwa di tahun 2022 Pemkab Blora telah membuat dan mengesahkan Perda Pesantren yang salah satu isinya tentang pengelolaan pendidikan keagamaan.
“Sinergitas Kemenag dan Pemkab Blora Alhamdulillah terus berjalan. Dengan adanya Perda Pesantren ini dapat memberikan payung hukum kepada kami dalam pengelolaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Blora” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Hj Nikmatul Afiyah, M.Pd dan Narasumber dari BDK Semarang Dr. Muhlis, M.Ag.
Usulan BPIH 1444H Sudah Menghitung 30% Penurunan Paket Layanan Haji, Ini Penjelasannya
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.
Dijelaskan Hilman, yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.
Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M
Mulai SAR 10,596 – SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta – Rp48 juta)
Mulai SAR 8,092 – SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta)
Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)
Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)
“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).
“Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%,” sambungnya.
Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.
“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.
Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.
“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.
Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.
“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.
Kenapa Bipih Naik?
Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.
Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik?
Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.
“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” terang Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).
Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.
Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.
“Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak,” jelasnya.
Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. “Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi,” tambahnya.
Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.
“Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat,” urainya.
Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya,” tegasnya.
“Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal! Amin,” tutupnya. Humas
Kami menggunakan cookie di situs web kami untuk memberi Anda pengalaman yang paling relevan dengan mengingat preferensi Anda dan kunjungan berulang. Dengan mengklik "Setuju", Anda menyetujui penggunaan SEMUA cookie. Namun, Anda dapat mengunjungi "Pengaturan Cookie" untuk memberikan persetujuan terkontrol.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duration
Description
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
