Kementerian Agama Kabupaten Blora

Tag: hajiblora

  • Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kecamatan Mulai Digelar 29 April – 4 Mei

    Blora – Bimbingan Manasik Haji merupakan proses pembekalan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada calon Jemaah haji (CJH). Selasa (30/04) Plt Kakankemenag Kab. Blora H. Mustaqim memberikan bekal kepada CHJ asal Kecamatan Jepon, Jiken dan Bogorejo.

    Dalam bimbingan manasik haji ini, Jemaah mendapatkan materi seputar ibadah haji mulai dari rukun, wajib, larangan termasuk tahapan perjalanan ibadah haji, pengetahuan tentang Kesehatan, cara ibadah di dalam pesawat dan layanan lainnya.

    “Banyak materi yang akan disampaikan alam manasik, oleh karena itu saya harap diikuti dengan baik. Penjelasannya sangat memberikan manfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji,” ujar Mustaqim alam membuka kegiatan manasik haji di Sebara.

    Mustaqim juga mengingatkan agar calon Jemaah haji mulai menjaga Kesehatan dan staminanya baik sebelum berangkat maupun saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

    Adapun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepon Suryani Kamali, menjelaskan bahwa penggabungan Jemaah calon haji dari Kecamatan Jepon, Jiken dan Bogorejo berdasarkan tidak mencukupinya kuota perkecamatan.

    “Di kecamatan Jepon jemaahnya 36 orang, Kecamatan Bogorejo 14 orang dan Jiken 9 orang. Oleh karena itu untuk memenuhi kuota maka digabungkan dan totalnya 59
    orang,” kata Suryani.

    Adanya bimbingan manasik haji tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi ilmu dan motivasi agar dapat diamalkan an dijalankan di Tanah Suci sehingga Jemaah calon haji dari Kabupaten Blora khususnya Kecamatan Jepon, Jiken dan Bogorejo dapat menjalani ibadah dengan lancer dan dalam keaddaan baik saat Kembali lagi ke Tanah Air. (nn)

  • 643 Calon Jemaah Haji Kabupaten Blora Ikuti Manasik Haji Tingkat Kabupaten

    Blora – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menggelar kegiatan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten Blora, Sabtu (27/04/2024) bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

    Plt Kakankemenag, H. Mustaqim dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Blora di musim Haji 2024 akan memberangkatkan sebanyak 643 jemaah calon haji (CJH). Terdapat CJH termuda tercatat berusia 20 tahun, sementara CJH tertua berusia 85 tahun.

    Lanjutnya, para calon jemaah haji asal Kabupaten Blora ini akan mengikuti manasik haji di tingkat kabupaten selama dua hari mulai 27-28 April 2024. Kemudian untuk pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan akan dilaksanakan sebanyak 6 kali mulai 29 April s.d 4 Mei 2024. Adapun CJH akan diberangkatkan ke tanah suci dalam 3 kloter yaitu kloter 84 SOC,85 SOC dan 86 SOC.

    “Kami sampaikan calon jemaah haji asal Kabupaten Blora ada 636 orang ditambah 5 orang TPHD, 2 orang pembimbing KBIHU sehingga total keseluruhan adalah 643 orang” tutur Mustaqim.

    Tampak hadir dalam Pembukaan Manasik Haji Tingkat Kabupaten adalah Bupati Blora, Ketua DPRD, jajaran forkompimda, Ketua MUI, Kabag Kesra, jajaran Kasi dan penyelanggara Kankemenag Kab. Blora, Kepala KUA, Petugas Haji, KBIH, Ketua IPHI serta diikuti oleh calon jemaah haji se-Kabupaten Blora.

    Bupati Blora juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji, mengingat pentingnya persiapan yang matang untuk menjalankan ibadah haji dengan baik. (nn)

  • Penjelasan Menag Soal Usulan BIPIH Tahun 1444H Melonjak

    Usulan BPIH 1444H Sudah Menghitung 30% Penurunan Paket Layanan Haji, Ini Penjelasannya

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu juga sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

    Dijelaskan Hilman, yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

    Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M

    1. Mulai SAR 10,596 – SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta – Rp48 juta)
    2. Mulai SAR 8,092 – SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta – Rp34,5 juta)
    3. Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

    Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)

    “Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

    “Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%,” sambungnya.

    Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

    “Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.

    Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

    “Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” papar Hilman.

    Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.

    Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

    “Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.

    Kenapa Bipih Naik?

    Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sementara rerata BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021,09.

    Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik?

    Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

    “Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis,” terang Hilman Latief di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

    Menurutnya, pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke jemaah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%.

    Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.

    “Kondisi ini sudah tidak normal dan harus disikapi dengan bijak,” jelasnya.

    Nilai manfaat, lanjut Hilman, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. “Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi,” tambahnya.

    Jika komposisi Bipih dan Nilai Manfaat masih tidak proporsional, maka nilai manfaat akan cepat tergerus dan tidak sehat untuk pembiaayaan haji jangka panjang.

    “Jika komposisi Bipih (41%) dan NM (59%), dipertahankan, diperkirakan nilai manfaat cepat habis. Padahal jamaah yang menunggu 5-10 tahun akan datang juga berhak atas nilai manfaat,” urainya.

    Untuk itulah, kata Hilman, Pemerintah dalam usulan yang disampaikan Menag saat Raker bersama Komisi VIII DPR, mengubah skema menjadi Bipih (70%) dan NM (30%). “Mungkin usulan ini tidak populer, tapi Pak Menteri melakukan ini demi melindungi hak nilai manfaat seluruh jemaah haji sekaligus menjaga keberlanjutannya,” tegasnya.

    “Ini usulan pemerintah untuk dibahas bersama Komisi VIII DPR. Kita tunggu kesepakatannya, semoga menghasilkan komposisi paling ideal! Amin,” tutupnya. Humas

Skip to content