Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, H. M. Fatah secara resmi melaunching Kampung Moderasi Beragama Desa Sumurboto Kec. Jepon Kabupaten Blora bertempat di Gedung PLHUT Kemenag Blora, Rabu (27/07).
Kampung Moderasi Beragama ini merupakan program seribu Kampung Moderasi Beragama (KMB) yang tersebar di seluruh Indonesia yang dipelopori oleh Kementerian Agama RI tahun 2023.
Di waktu yang sama, Kakankemenag beserta tamu undangan menyaksikan launching serentak se-Indonesia melalui zoom meeting oleh Bimas Islam Kemenag RI.
Dalam Peluncuran Kampung Moderasi Beragama, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan, KMB merupakan langkah untuk membangun perdamaian di tengah kemajemukan.
“Pembentukan Kampung Moderasi Beragama merupkaan langkah positif untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, serta menjaga kerukunan dan keberagaman di masyarakat kita,” ujar Wamenag
Program KMB melibatkan banyak pihak yang secara aktif mengambil peran dalam mambangun sikap moderat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat umum.
M. Fatah berharap dengan program Kampung Moderasi Beragama, Desa Sumurboto dapat menjadi pelopor kampung toleran untuk desa-desa lainnya khususnya di Kabupaten Blora.
Di Blora, terdapat dua lokasi Kampung Moderasi Beragama yaitu di Desa Sumurboto dan yang kedua di Desa Sambongrejo.
Menurut Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, dua KMB di wilayah Blora ini memiliki karakteristik sendiri dalam menyikapi perbedaan. Misalnya mereka tetap hidup rukun damai dan bahagia dengan perbedaan agama maupun keyakinan dan tetap bergotong royong menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Hadir dalam kegiatan ini, Kakankemenag Kabupaten Blora didampingi Kasubbag TU, Kasi dan Garazawa, Camat Jepon dan Sambong, Kepala Desa Jepon dan Sambong beserta staf, Ketua dan anggota FKUB, para tokoh agama, Generasi Muda FKUB, Penyuluh Agama Islam maupun non muslim.
Program Kampung Moderasi Beragama merupakan Komitmen empiris Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah untuk mewujudkan moderasi beragama. (nn)
