Blora
Kementerian Agama Blora, menargetkan serapan anggaran 2016 pada akhir tahun ini mencapai 98,46 persen, sehingga selama waktu yang tersisa 40 hari kerja, semua pihak di lingkungan Kemenag Blora dari masing masing seksi agar meningkatkan serapan anggaran sesuai program yang telah direncanakan.
Demikiian disampaikan oleh Plt Kakankemenag Blora, Drs.H. Dwiyanto,M.Ag pada selasa (15/11) di aula Mr. Green Blora dalam acara rapat koordinasi pengumpulan, penyusunan dan penyajian elektronik monitoring pelaksanaan anggaran (e-mpa) dan evaluasi anggaran.
Realisasi serapan anggaran Kemenag Blora per 26 Oktober 2016 sebesar Rp 70, 5 juta dari pagu 110 juta atau 57,4 persen dari total anggaran. Padahal target serapan anggaran Kemenag pada Oktober 2016 sebesar 75,92 persen dan target serapan anggaran di akhir 2016 98,46 persen.
“Mari kerahkan daya agar target bisa tercapai. Kalau tidak bisa mencapai target Oktober, semoga target akhir tahun bisa dicapai,” kata Dwiyanto.
Dwiyanto menyatakan bahwa pihaknya bisa memahami ada perubahan peta anggaran 2016 melalui kebijakan fiskal pemerintah yang langsung atau tidak, mengganggu serapan serta adanya penghematan dan revisi di akhir tahun yang sangat merugikan Kemenag Blora. Tapi, Dwiyanto menilai ini tidak boleh jadi alasan terhambatnya program dan semua satker harus menjaga kelangsungan program terutama yang bersentuhan dengan masyarakat dan termasuk dalam Rencana Program pemerintah (RKP) seperti BOS, PIP, Tunjangan penyuluh, FKUB dan lainnya.
Khusus pembayaran tunjungan profesi guru (TPG) non PNS, Dwiyanto juga meminta dengan sangat agar hal tersebut jadi prioritas utama sehingga tidak boleh ada TPG terhutang dan segera dibayarkan kalau sudah terdapat anggarannya.
“Kami mrngharapkan TPG, PIP, BOS dan lainnya tidak dicairkan di akhir tahun sehingga bulan ini bisa segera direalisasikan karena jangan sampai terlambat pencairannya wlaaupun terdapat kekurangan anggaran terutama pada dana TPG, dan Semoga segala kendala bisa teratasi,” katanya.
Pada belanja barang, Dwiyanto mengatakan semua satker wajib mengedepanpan efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan sehingga anggaran bisa terserap tepat guna dan tepat waktu dan hasil serapan yang akan diaporkan dalam e-mpa bisa baik. Begitu pula infrastruktur, harus yang bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat dan berkelanjutan.
Untuk bansos berupa bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga segera dituntaskan karena bersentuhan langsung kebutuhan masyarakat yang saat ini realisasinya untuk MI,Mts dan MA baru mencapai 50 persen dan BOS MI mencapai 71,4 persen,BOS Mts 69 persen dan BOS MA 73,8 persen . Progam Indonesia Pintar (PIP).adalah program unggulan pemerintah saat ini sehingga Dwiyanto meminta pihak-pihak terkait juga memprioritas penyelesaian penyaluran basos PIP jangan sampai di akhir tahun tidak terserap.
“Dengan waktu 40 hari kerja, maka mulai hari ini, kita harus fokus betul pada penyerapan anggaran. Saya minta kurangi atau stop kegiatan yang tidak bermanfaat karena kita pantau e-mpa dan e-monev maupun dalam smart, Laksanakam program yang direncanakan di sisa 40 hari ini agar penyerapan anggaran optimal dan evaluasi kinerja kita terukur dengan baik,” ujar Dwiyanto.
Pemerintah saat ini sedang fokus pada pendayagunaan APBN, dan Kemenag termasuk yang mendapat anggaran APBN besar. Maka, semua kuasa pengguna anggaran harus introspeksi, apakah amanah untuk mendayagunakan uang rakyat ini sudah sesuai. Kalau tidak, akan ada evaluasi penggunakan anggaran, dan dana yang tidak terpakai akan dialihkan ke program lain yang lebih riil dan angka keterserapannya besar.
Sementara itu Imam Sofwan, perencana Kemenag Blora juga menyatakan bahwa adanya revisi di akhir tahun serta penghematan memang menghambat kinerja terutama pencairan namun masing masing seksi bisa segera melakukan revisi apabila diperlukan dan segera merealisasikan anggaran yang ada supaya serapan anggaran tinggi di akhir tahun.
Hal senada diungkapkan Imatul Operator e-mpa bahwa data pendukung pencairan anggaran masing masing seksi sangat penting dalam proses penginputan di e-mpa sehingga matriks belanja dan serapan anggaran serta data pendukung kegiatan lainnya terutama RKP hendaknya bisa dikumpulkan sesuai form permintaan yang telah disampaikan sebagai bahan pelengkap dalam input e-mpa. (ima)
