Kementerian Agama Kabupaten Blora

Tag: kemenagblora

  • Revitalisasi KUA,Utusan KUA Se-Kabupaten Blora Ikuti Kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan KUA

    Blora (17/02) – Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala KUA dan perwakilan KUA Kecamatan se-Kabupaten Blora.

    Menurut Kasi Bimas Islam, H. Kholid kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik.

    Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa goals dari kegiatan ini adalah setiap KUA di Kabupaten Blora dapat aktif melakukan pelayanan dan publikasi informasi secara online melalui media sosial maupun blog.

    “Kami berharap nanti KUA bisa membuat flyer sebagai media dakwah atau berbagi informasi seputar pelayanan KUA. Saya berharap seminggu dari kegiatan hari ini harus sudah ada hasilnya,” kata Kholid

    Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora (Kakankemenag) M. Kafit mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora.

    “Dengan kegiatan ini kami berharap tidak lain bisa membawa KUA untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Sesuai dengan program prioritas Kemenag yaitu Revitalisasi KUA maka kita akan selalu berupaya melakukan perbaikan-perbaikan layanan masyarakat di KUA,” ucap Kakankemenag

    M. Kafit juga menegaskan kepada Kepala KUA untuk berhati-hati dan cermat dalam mengelola anggaran operasional KUA atau BOP.

    “Dengan adanya BOP kita jangan sampai main-main terkait BOP. Karena dengan bantuan operasional benar-benar kita gunakan dengan perencanaan atau program kegiatan yang tepat dan sesuai kebutuhan KUA. Semua harus tercover,” terangnya.

    Kakankemenag menyampaikan terdapat empat tujuan strategis dari revitalisasi KUA. “Tujuan strategis pertama yaitu, untuk meningkatkan kualitas umat beragama, kedua untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan,” ujarnya

    Tujuan strategis ketiga, lanjut M. Kafit, untuk memperkuat program dan layanan keagamaan. Dan tujuan strategis keempat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

    “Revitalisasi ini juga meliputi penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA Kecamatan, transformasi digital. Dan sekarang adalah eranya digitalisasi semua kegiatan serba aplikasi oleh karena itu KUA harus bisa mengikuti,” tandas M. Kafit

    Adapun Kegiatan Peningkatan Kualitas Managemen Kelembagaan bagi Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Blora yang digelar di RM Mr. Green tersebut bertindak sebagai narasumber Kakankemenag M. Kafit, S.Ag., M.Pd, Kasi Bimas Islam Kholid S.Ag dengan materi Penguatan Kelembagaan KUA Tahun 2023, dan Humas Kemenag Blora Nike Nurjannah S.Sos menyampaikan materi tentang Membangun Brand Instansi Membangun Kepercayaan serta pelatihan membuat flyer, media sosial dan blog. (humas)

  • Sosialisasi PHBS, Kakankemenag Ingatkan Ponpes Terhadap Kebersihan Hingga Kemandirian Ekonomi Pesantren

    Blora – “Sekarang sudah tidak jamannya santri masih Gudiken” ujar M. Kafit saat membuka kegiatan Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat di Pesantren, Kamis (16/02).

    Scabies atau gatal-gatal atau yang lebih dikenal dengan gudik menjadi penyakit yang paling banyak diderita oleh santri pondok pesantren (ponpes).

    “Kalau dengar kata pondok pasti tidak jauh dengan Gudik atau Gudiken, nah itu pasti kita tidak asing dan pernah mengalami bagi yang mondok. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang ditemui karena sumber air juga sudah banyak, banyak pondok juga sudah perhatian dengan kesehatan lingkungan pondok,” terang Kakankemenag

    Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan faktor utama penentu status kesehatan masyarakat pesantren (pimpinan pesantren, ustadz/ustadzah, santri, pegawai lainnya di pesantren).

    Menurutnya, dengan diadakannya kegiatan PHBS ini oleh Seksi PD Pontren Kemenag Blora, M. Kafit berharap para pimpinan pondok memiliki perhatian khusus kepada lingkungan pondok pesantren agar selalu menjaga kebersihan.

    Dalam kesempatan tersebut M. Kafit yang didampingi oleh Kasi PD Pontren H. Immawan Eko Fakhruddin juga memberikan arahan kepada pimpinan ponpes se-Kabupaten Blora terkait kebijakan pemerintah tentang kemandirian pesantren.

    “Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dengan eksistensi zaman tetap eksis dan semakin berkembang. Di Kabupaten Blora sendiri jumlah pondok pesantren yang aktif di EMIS ada 94 pondok,” ucap M. Kafit.

    Pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam yang tertua, unik dan terus berkembang. Kedudukan pesantren sejak dulu tidak hanya sekedar sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan (pendidikan keagamaan), namun juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan (local community organization) yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

    Harapnya, dengan perkembangan zaman Pondok Pesantren di Kabupaten Blora bisa maju dan tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan tetapi juga kemandirian ekonomi pesantren.

    “Kemandirian pesantren menjadi prioritas Kemenag RI sekaligus menjadi peta jalan kemandirian ekonomi yang dicanangkan oleh Wakil Presiden sejak tahun 2021,” kata Kakankemenag.

    Ia juga menyampaikan gambaran bisnis yang dikelola oleh beberapa pesantren di Kabupaten lain sehingga dapat menjadi pandangan bagi ponpes di Blora.

    Kegiatan PHBS ini dilaksanakan di Saung Mekar Sari, Blora dengan mendatangkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Dr. Dias Pusporini dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Blora Dra. Indah Purwoningsih MSI. (nn)

  • Kemenag Blora Gelar Asistensi e-AIW

    Blora – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf melaksanakan Sosialisasi Asistensi Pelaksanaan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) yang dilaksanakan di RM Saung Mekar Sari, Rabu (16/02).

    Penyelenggara Zakat Wakaf Siti Nur’aini menuturkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan dan membekali para peserta dalam pengoperasian aplikasi digital pembuatan Akta Ikrar Wakaf (e-AIW). Adapun kegiatan ini diikuti oleh penyuluh dan operator SIWAK kecamatan se-Kabupaten Blora.

    “Kegiatan asistensi e-AIW sangat perlu dilakukan untuk mempermudah proses Akta Ikrar Wakaf. Melalui aplikasi e-AIW kita bisa melakukan pendaftaran secara online dengan mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan dalam pengajuan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga dokumen tercatat secara digital,” jelas Nur’aini.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora M. Kafit dan narasumber Attan Avaron dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

    Kakankemenag, “nanti ketika ada masyarakat yang berniat untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah baik harta bergerak, tidak bergerak dan harta bergerak berupa uang, siapa yang akan mewakafkan hartanya misal perorangan atau suatu badan maka mereka sudah memahami prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan,” kata M. Kafit

    “saya berharap setelah dilaksanakannya asistensi pelaksanaan elektronik akta ikrar wakaf, perlu ditindaklanjuti oleh kantor urusan agama utamanya para penyuluh untuk memberikan sosialisasi terkait e-AIW kepada masyarakat,” lanjutnya.

    Dalam kegiatan asistensi ini, peserta diharuskan untuk membuat dua akun, dimana satu akun yang dibuat untuk Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW), dan satu akun lagi yang dikelola operator untuk wakif/nadzir yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan perangkat digital.

    e-AIW merupakan penyempurnaan dari aplikasi SIWAK. Melalui aplikasi ini, penerima layanan bisa melakukan pendaftaran secara online dengan cara mengupload langsung dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan pensertifikatan tanah wakaf, sehingga semua dokumen terdokumentasikan secara digital lengkap dengan foto kegiatan dan lokasi tanah wakaf, posisi longitude dan latitudenya. (nn)

  • Guru PAI Blora Siap Terima Pencairan TPG

    Blora – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora M. Kafit didampingi Ketua Pokjawas PAI Abdul Jalil membuka dan memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Pencairan TPG Guru PAI PNS bertempat di Gedung PLHUT Kemenag Blora, Selasa (14/02).

    Rapat persiapan diikuti oleh guru PAI dari SD, SMP, SMA dan admin SIAGA EMIS se-Kabupaten Blora. Tujuannya adalah untuk persiapan proses pencairan TPG, dimana secara teknis persyaratan harus disiapkan sedini mungkin. Sehingga pada saat proses pencairan tiba, mereka tinggal mengumpulkan berkasnya.

    Kakankemenag dalam arahannya terhadap guru PAI menyampaikan selamat kepada guru PAI yang telah lulus PPG dan akan mendapatkan pencairan TPG ini.

    Guru Agama sambung M. Kafit merupakan guru yang memiliki peranan penting di sekolah. Pendidikan agama siswa seperti kemampuan baca Al-Quran, sholat, pendidikan karakter dan ibadah lainnya merupakan tanggung jawab guru PAI.

    Terkait dengan TPG Guru PAI, M. Kafit meminta guru PAI tertib administrasi. “Bagi yang sudah diusulkan dan menjadi penerima TPG, agar segera melengkapi persyaratan administrasinya karena jika terlambat hal ini juga akan menghambat pencairan TPG,” ucapnya.

    Pada kesempatan yang sama, M. Kafit menyampaikan tentang target serapan anggaran tahun 2023 diharapkan Seksi PAI pada bulan Juli 2023 sudah mencapai serapan anggaran 70%.

    “Oleh karena itu dalam pencairan ini mestinya kami juga ada target dari Kemenag pusat bahwa di bulan Juli anggaran harus sampai tujuh puluh persen. Kegiatan-kegiatan yang ada di PAIS tolong segera dieksekusi dalam pelaksanaan anggaran dan perencanaan,” kata Kakankemenag.

    Di hadapan 60 peserta tersebut, M.Kafit menegaskan bahwa terkait dengan pencairan TPG, M.Kafit mengatakan tidak ada pungli di Kemenag Blora.

    “Jika ada pungli, maka akan kami proses. Jika ada aduan maka perlu dibuktikan dan dilaporkan,” tegasnya. (nn)

  • Kawal Serapan Anggaran, Kepala Kemenag Blora Gelar Rapat

    Rabu (8/2/2023) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora pimpin kegiatan rapat percepatan penyarapan anggaran tahun 2023 yang bertempat di Gedung PLHUT Kemenag Blora lantai 2.

    Di hadapan M. Kafit, para Kepala Seksi dan Garazawa, Kepala Madrasah, Bendahara dan Perencana menyampaikan update realisasi serapan anggaran dan rencana program kerja masing-masing seksi yang akan dilaksanakan di semester pertama ini.

    Setelah mendengarkan laporan dari masing-masing bidang tersebut, Kakankemenag meminta setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan perencanaan yang baik dengan dukungan bersama.

    “Sesuai dengan instruksi Menteri Agama dalam Rakornas kemarin, sampai bulan Juli serapan anggaran harus mencapai 70%, maka harus kita tindak lanjuti segera,” kata M. Kafit.

    Ia juga menyampaikan bahwa serapan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora bulan Januari 2023 menduduki peringkat ke 33 dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah. Untuk itu, M. Kafit mengajak seluruh satuan kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora bergerak cepat merealisasikan program kerja.

    “Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menindaklanjuti arahan Menteri Agama maupun Kakanwil dengan memenuhi target tersebut,” ujar Kakankemenag.

    Lanjutnya, ia meminta semua satker tidak hanya sekedar membuat program kerja akan tetapi membuat perencanaan program kerja yang baik sehingga outputnya berkualitas.

    “Nanti di bulan Februari ini apa yang bisa kita laksanakan bisa kita kerjakan, maka bapak ibu membuat perencanaan yang bisa kita eksekusi dengan baik. Sebentar lagi juga akan mendekati bulan Ramadhan maka perlu diplanning dengan baik programnya,” ucap Kafit.

    Selain itu, M. Kafit menyoroti tentang Zona Integritas menuju Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora yang bebas dari Gratifikasi.

    “Bapak Ibu Kasi, Pengelola jangan sampai terjadi gratifikasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Jangan sampai ada gratifikasi atau pungli dalam pelayanan kepada masyarakat terkait Nikah dan Rujuk, pelayanan Haji, Pelayanan Kepegawaian dan lainnya,” tegasnya.

    Di penghujung acara, M. Kafit menyimak dan mengapresiasi MIN Blora yang menempati posisi paling unggul di angka 24,4% dalam penyerapan anggaran dan mengingatkan realisasi terendah berada pada angka 5% pada seksi Haji untuk segera melaksanakan serapan anggaran.

    Melalui rapat ini Kakankemenag menjaga kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran, agar tetap berjalan on track. Sekaligus menghindari penumpukan program dan kegiatan yang cenderung dikebut pelaksanaannya pada akhir tahun anggaran. (nn)

  • Rakor Awal Tahun , Kakankemenag Harapkan Madrasah Sudah Maksimalkan IKM

    Rakor Awal Tahun , Kakankemenag Harapkan Madrasah Sudah Maksimalkan IKM

    Blora – Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Awal Tahun 2023 bersama dengan Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung PLHUT Kemenag Blora pada Kamis (02/02/2023) dihadiri pula oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora H. M. Kafit, Kasi Pendma H. Mustaqim beserta staf.

    Kakankemenag dalam sambutan dan arahannya menyampaikan bahwa di era transformasi digital madrasah perlu dan wajib mengikuti program-program yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

    “Contohnya saja saat ini kita sudah menggunakan peralatan digital secara daring dan luring, untuk itu sejalan dengan transformasi digital maka kita tidak boleh ketinggalan dan harus bisa menguasai,” ujar Kakankemenag.

    Sejalan dengan transformasi digital, M. Kafit menyampaikan bahwa presensi kehadiran ASN Kemenag mulai 1 Februari 2023 harus dilakukan melalui aplikasi Pusaka.

    “Sesuai arahan dari pusat, per mulai satu Februari kemarin ASN Kemenag diwajibkan untuk melakukan absen datang dan pulang menggunakan aplikasi Pusaka. Selain absen juga mengisi LCKH melalui Pusaka,” terangnya.

    Lebih lanjut M. Kafit menyampaikan bahwa sebanyak 22 Madrasah mendapat Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi (BKBA) di tahun 2022. Adapun di tahun 2023, M. Kafit berharap madrasah di Kabupaten Blora semakin banyak yang mendapatkan kesempatan tersebut.

    “Adapun untuk Kepala Madrasah, sesuai dengan administratif yang diakui 24 jam di Simpatika, diharapkan berusaha maksimal dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini.” Juknis sudah ada, bisa segera dimulai PPDBnya,” ucap M.Kafit.

    Madrasah sudah mendapat kepercayaan masyarakat hal ini terlihat dari antusiasme dari masyarakat untuk belajar di madrasah. Jika dilihat dari perspektif sosial, teknologi dan akhlak semua ada di madrasah.

    “Salah satu daya tarik PPDB Madrasah dengan menunjukkan prestasi kepada masyarakat. Dengan prestasi yang dicapai maka semakin menarik orang tua untuk mendaftarkan anaknya di madrasah,” pesan Kakankemenag.

    Di penghujung sambutannya, M. Kafit juga menyampaikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Menurutnya IKM merupakan kelanjutan dari kurikulum 13, kurikulum darurat, kurikulum prototype untuk mensikapi learning loss saat pandemi covid19.

    “Tahun 2023 ini diharapkan semua madrasah untuk mengikuti IKM sehingga tahun 2024 dari RA sampai MA sudah melaksanakan IKM semua,” harap Kakankemenag. (nn)

  • Delapan Rekomendasi KPK sudah Dijalankan Kemenag, Tinggal Harmonisasi Regulasi Haji

    Delapan Rekomendasi KPK sudah Dijalankan Kemenag, Tinggal Harmonisasi Regulasi Haji

    Jakarta (Kemenag) — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron mengatakan bahwa Kementerian Agama telah menjalankan hampir semua rekomendasi perbaikan tata kelola perhajian. Masih ada satu rekomendasi yang belum selesai dilakukan, dan itu berkenaan harmonisasi Undang-undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dengan Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Hal ini disampaikan Nurul Ghufron saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di kantor KPK. Hadir juga Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ikut mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif dan Irjen Kemenag Feisal AH.

    Sembilan rekomendasi KPK tersebut adalah disharmoni UU PIHU dan BPKH, penetapan BPIH yang berkeadilan, batasan yang jelas antara komponen direct dan indirect cost, batasan pendanaan tupoksi Ditjen PHU yang bersumber dari APBN dan indirect cost, seleksi petugas haji yang lebih optimal dan transparan, pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip, penetapan embarkasi dan kloter yang lebih optimal, kelengkapan aturan pelaksanaan UU PIHU, serta penyesuaian struktur organisasi Ditjen PHU berdasarkan UU PIHU.

    Sebagai bentuk pengawasan, KPK melakukan pengawasan atas rencana aksi implementasi sembilan rekomendasi tersebut pada rentang 2020 – 2022. Hasilnya, delapan rekomendasi sudah dilaksanakan.

    “Yang tersisa dari sembilan rekomendasi KPK itu, tinggal harmonisasi peraturan pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji. Itu memang bukan tanggung jawab dan dibebankan hanya kepada pemerintah. Karena ini menyangkut undang-undang, maka harus dengan DPR. Itu yang tersisa,” terang Nurul Gufron di Jakarta, Jumat (27/1/2023).

    Terkait rekomendasi rekrutmen petugas haji misalnya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) sudah menyusun analisis beban kerja untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Ditjen PHU juga sudah menyusun pedoman seleksi TPHD serta Juknis dan Pedoman Rekrutmen PPIH.

    “Kita sudah memberikan rekomendasi agar Ditjen PHU memberikan kepastian petugas pusat maupun daerah, itu kriterianya jelas, baik petugas ibadah, non ibadah, kesehatan, dan lainnya. Itu sudah ada peraturannya. Ketika sudah ada peraturannya, maka kemudian seleksinya harus didasarkan pada peraturan itu,” jelas Gufron.

    Contoh tidak lanjut lainnya yang dilakukan Kemenag berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa. Sesuai rekomendasi KPK, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah menyiapkan aplikasi pengadaan barang dan jasa dengan Sepakat. Melalui aplikasi ini, proses pengadaan barang dan jasa bisa dilihat agar lebih transparan.

    Terkait harmonisasi dua regulasi juga disampaikan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Dia berharap, Kemenag dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat segera melakukan harmonisasi UU No 34 tahun 2014 dan UU No 8 tahun 2019. Menurutnya, harmonisasi dua undang-undang tersebut penting agar ada kejelasan dalam tata kelola, baik dari aspek keuangan maupun penyelenggaraaan haji.

    “Dua UU ini perlu diharmonisasi supaya ke depan, siapa pun menterinya, kepala BPKH nya, sudah jelas skema yang diusulkan terkait biaya haji, 70:30 misalnya. Kalau ada angka yang disebut, begini mekanismenya, (maka) buat BPKH jelas, buat Kemenag jelas, buat jemaah lebih jelas lagi,” tutur Pahala Nainggolan.

    “Sekarang naskah akademiknya sudah sampai dan kita akan lihat terus sampai mana selesainya. Ini menjadi panduan yang secara fundamental untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Siapa pun menterinya, siapa pun BPKH nya, jemaah bisa melihat secara jelas seperti apa,” sambungnya.

    Menag Yaqut Cholil Qoumas berkomitmen untuk segera menyelesaikan satu rekomendasi KPK yang masih tersisa, yaitu harmonisasi dua regulasi. Menag minta jajarannya segera berkoordinasi dengan BPKH agar harmonisasi dua regulasi itu bisa segera dilakukan.

    “Yang dibutuhkan saat ini adalah naskah akademiknya. Saya minta agar itu bisa segera disusun dan diselesaikan sehingga satu rekomendasi yang tersisa dari KPK ini bisa segera dilaksanakan,” tandas Menag.

  • Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penandatanganan Kontrak Rehab Gedung Kemenag Blora

    Blora, Jumat (13/01/2023) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora gelar Rapat Koordinasi (rakor) dan Penandatanganan Kontrak Rehab Gedung Kemenag Blora.

    Acara yang digelar di RM Sebara tersebut dihadiri oleh Kepala Kankemenag Kabupaten Blora selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Plt Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perencana dan Konsultan Perencana.

    M. Kafit selaku KPA mengimbau kepada Konsultan perencana untuk dapat mengawal rehab gedung Kemenag agar dapat berjalan dengan lancar serta dapat terselesaikan sesuai dengan alokasi waktu dan anggaran yang tersedia.

    Kegiatan rehab gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora akan dilaksanakan dalam waktu 35 hari kerja terhitung mulai 13 Januari 2023.

    “Kami berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan tepat waktu dan tepat guna sehinagga tidak ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan rehab dengan bantuan tim teknis DPUPR Kabupaten Blora.” ucap Mulyono.

  • Kakankemenag Lakukan Monev KUA Kecamatan Tunjungan

    Didampingi Kasi Bimas Islam H. Kholid, Kakankemenag Kab. Blora H. M. Kafit lakukan monev renovasi KUA Kec. Tunjungan.

    Sebelumnya, KUA Kec. Tunjungan ini mengalami kerusakan di bagian atap (genting), serta penataan kembali ruang kerja.

    Menurutnya, dengan space yang terbatas, pihak KUA perlu menata ruang tampak rapi sehingga dapat menciptakan mobilitas yang nyaman.

  • Wakil Bupati Blora Pimpin Upacara HAB Kemenag RI ke-77

    Wakil Bupati Blora Pimpin Upacara HAB Kemenag RI ke-77

    Kemenag Blora – Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, Pimpin Upacara Hari Amal Bhakti (HAB) Kemenag RI ke-77 berlangsung di Alun-alun Blora, Selasa (03/01/2023).

    Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati saat membacakan sambutan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, tepat pada hari ini keluarga besar Kementerian Agama memperingati HAB ke-77. Semuanya diajak untuk mengenal, memahami dan emresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946.

    “Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Setahun yang lalu, dalam Peringatan HAB ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat Transformasi Layanan Umat dan secara bertahap, cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya,” kata Tri Yuli Setyowati

    Yuli menjelaskan, kini Kementerian Agama telah terlihat berubah. Birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super Apps, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragama inovasi digital juga terus dilakukan, mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya menignkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi, di level nasional dan internasional.

    Dalam upacara tersebut, dilaksanakan pula penyerahan Satya Lencana kepada 123 ASN Kemenag Blora dan hibah tanah dari Pemkab Blora untuk KUA Kecamatan Bogorejo.

    Turut hadir unsur Forkopimda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Irfan Agustian Iswandaru AP, M.Si, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, M. Kafit, S.Ag.,M.Si, Plt Kasubbag TU beserta para Kasi dan Garazawa, Kepala KUA se-Kabupaten Blora, Pengawas Madrasah, KKM, Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kankemenag Kab. Blora serta tamu undangan lainnya. Upacara yang digelar di Alun-alun Blora ini diikuti oleh 2400 peserta. (nn)

Skip to content